Konflik adalah tamu tak diundang yang pasti hadir dalam setiap kehidupan berkelompok. Pertanyaannya bukan lagi tentang “apakah” perbedaan pendapat itu akan muncul, melainkan “bagaimana” sebuah kelompok mengelolanya agar tidak berakhir menjadi perpecahan.
Kasus nyata yang menggambarkan dinamika ini adalah gejolak yang melanda Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan pada tahun 2025. Forum Musyawarah Nasional (Munas) yang seharusnya menjadi wadah persatuan justru berakhir dengan keluarnya 10 BEM dari berbagai perguruan tinggi. Fenomena ini bukan sekadar drama sesaat, melainkan puncak dari konflik intrakelompok yang kompleks dan berakar dalam.
Akar Konflik: Ketika “Proses” Menjadi Persoalan Utama
Dalam studi dinamika kelompok, apa yang terjadi di BEM SI Kerakyatan dikategorikan sebagai konflik proses (process conflict). Di sini, perselisihan bukan terjadi pada tujuan akhirnya, melainkan pada metode dan mekanisme operasional kelompok.
Pemicunya adalah kehadiran deretan pejabat elit, mulai dari pimpinan partai politik, menteri, hingga perwakilan BIN, dalam forum mahasiswa tersebut. Bagi kesepuluh BEM tersebut, keputusan mengundang pejabat pemerintah merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai fundamental gerakan. Menariknya, tujuan kedua belah pihak sejatinya masih sama, memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga independensi gerakan mahasiswa.
Inilah yang membedakan konflik proses dari jenis konflik lainnya: persoalannya menyentuh integritas cara kelompok menjalankan dirinya, bukan substansi tujuannya, sehingga cenderung lebih sulit diselesaikan. Konflik jenis ini sering kali dianggap lebih mengancam dan lebih sulit diredakan dibanding konflik tugas (task conflict).
Eskalasi: Dari “Hard Bargaining” Menuju Pemisahan Diri
Konflik ini memanas karena tidak diselesaikan melalui dialog internal yang terbuka. Sebaliknya, kesepuluh BEM mengambil posisi ekstrem dengan langsung menyatakan keluar sebagai bentuk protes.
Dalam perspektif psikologi kelompok, tindakan ini mencerminkan gaya hard bargaining: penggunaan taktik kompetitif dengan mengambil posisi keras untuk memaksakan pandangan melalui mode fighting. Meskipun pihak aliansi menyatakan bahwa keluar-masuknya anggota adalah hal biasa, taktik “ancam keluar” ini sebenarnya dapat memperparah spiral konflik dan mempersulit terbangunnya kepercayaan jangka panjang antaranggota kelompok.
Resolusi: Mencari Jalan Kembali yang Belum Ditempuh
Resolusi sejati tidak bisa dicapai hanya dengan saling menjauh. Perjalanan menuju perdamaian memerlukan pergeseran dari mode fighting menuju mode cooperative.
Ada beberapa langkah krusial yang seharusnya ditempuh:
- Komunikasi Integratif: Berupaya menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) daripada sekadar mencari titik tengah.
- Transparansi: Distorsi persepsi sering kali menjadi akar konflik. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan—seperti pemberitahuan keterlibatan pihak luar jauh-jauh hari—bisa mencegah eskalasi liar.
- Kehadiran Mediator: Jika konflik sudah terlalu tajam, keterlibatan pihak ketiga yang netral sangat diperlukan untuk membantu meredakan ketegangan.
Konflik Sebagai Titik Balik
Konflik dalam BEM SI Kerakyatan adalah cerminan betapa ideologi dan identitas kelompok sangatlah sensitif. Konflik proses memang sulit karena ia memaksa kelompok untuk bertanya: “Siapakah kita sebenarnya?”.
Konflik bukanlah akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi titik balik yang mendewasakan kelompok, asalkan dikelola dengan komunikasi yang sehat dan kejujuran. Bagi aliansi ini, pintu rekonsiliasi mungkin masih terbuka, tetapi dibutuhkan keberanian besar untuk mulai mengetuknya kembali dan berdialog tanpa prasangka.
