Rusia yang saat ini tengah melakukan peperangan dengan Ukraina menunjukkan kapasitas diri yang patut diperhatikan. Rusia mampu melakukan peperangan tanpa jeda selama hampir tiga tahun (sejak mulai Februari 2022). Sebagaimana alasan utama Rusia memulai aksi ini sebagai langkah pertahanan diri dari Eropa bagian barat dan Amerika Serikat. Lalu, apa kaitannya dengan agama?
Negara Rusia ini memiliki keunikan, salah satunya adalah keberadaan dan fungsi institusi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Isu agama berperan terhadap tumbuh kembang dan berdirinya bangsa. Banyak bangsa (yang kemudian menjadi negara) justru membangun kesadaran berbangsanya dengan ikatan agama. Beberapa negara Eropa semisal Yunani, Skotlandia (negara bagian dari Inggris Raya), Belanda, dan Swiss menunjukkan keberadaan gereja dalam mengikat warga dan negaranya. Hal ini sejalan dengan pemikir kebangsaan klasik Anthony Smith yang menegaskan bahwa agama adalah penanda identitas bangsa.
Agama bagi Orang-orang Rusia
Secara khusus, agama yang berkembang di Rusia sejak lama adalah Ortodoks Rusia. Rusia telah mendalami agama Kristen Ortodoks sejak tahun 988, ketika Pangeran Vladimir menetapkan bahwa Ortodoks adalah agama resmi Kiev-Rus (sebutan untuk Rusia saat itu). Keputusan ini didasarkan pada hubungan diplomatik dan pernikahan dengan Kekaisaran Bizantium.
Di awal abad ke-16, Gereja Ortodoks di Moskow mengalami krisis internal yang mendalam terkait kepemilikan tanah. Para Bapa Gereja Trans-Volga, yang dipimpin oleh Nilus dari Sorsk, menyerukan agar gereja meninggalkan harta benda duniawi demi mewujudkan cita-cita Kristen, yaitu kemiskinan dan kerendahan hati. Sebaliknya, Josephites, di bawah kepemimpinan Joseph dari Volokolamsk, berpendapat bahwa kekayaan materi gereja sangat penting untuk fungsi gereja dan pendidikan para pendeta. Konflik ini menyoroti perbedaan visi tentang peran gereja dan hubungannya dengan negara.
Gereja Ortodoks menciptakan peran penting dalam mendukung upaya penyatuan politik para pangeran Moskow dan mendorong gagasan persatuan nasional. Namun, pembentukan otokrasi Rusia yang dengan cepat menghasilkan gereja menjadi entitas yang berada di bawah negara. Teori-teori politik yang dikhotbahkan oleh para pendeta, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Bizantium.
Di masa sebelum Revolusi Bolshevik 1917, Gereja Ortodoks Rusia merupakan institusi yang dominan dalam kehidupan spiritual dan politik. Namun, dengan pembentukan Uni Soviet, negara ini mengadopsi ateisme sebagai ideologi resminya dan menekan kegiatan keagamaan. Gereja-gereja dihancurkan atau diubah, dan banyak pemimpin agama dipenjara atau dieksekusi.
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, terjadi pembaharuan agama yang signifikan di Rusia. Gereja Ortodoks Rusia mengalami kemajuan pesat dan kembali memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik negara. Menurut studi yang dilakukan Pew Research Center di tahun 2017, lebih dari 70% orang Rusia mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Ortodoks.
Gereja Ortodoks Rusia kini memiliki pengaruh penting di bidang pendidikan, budaya, dan media. Pendidikan agama telah dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah, dan banyak media serta acara budaya yang bertema agama. Gereja juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk bantuan kemanusiaan dan program kesejahteraan.
Agama dan Institusi Negara
Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, terjadi kebangkitan agama di Rusia, dan Gereja Ortodoks Rusia kembali memainkan peran penting dalam masyarakat. Gereja telah mengalami kebangkitan yang signifikan dan kini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan Rusia, termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga negara.
Hubungan antara erat Gereja Ortodoks Rusia dan pemerintah dapat dilihat sekarang di masa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Pemerintah meminta Gereja untuk mempromosikan nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Gereja, pada gilirannya, mendukung kebijakan pemerintah dan sering kali memberikan legitimasi spiritual untuk tindakan politik tertentu. Gereja Ortodoks Rusia juga memiliki pengaruh dalam membentuk kebijakan publik. Sebagai contoh, Gereja berperan penting dalam mengadvokasi undang-undang yang memperkuat prinsip-prinsip keluarga tradisional dan melawan propaganda LGBT (Stoeckl, 2016). Selain itu, Gereja juga terlibat dalam pendidikan, dengan memasukkan kembali pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah.
Keterlibatan Institusi Agama dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat
Gereja Ortodoks Rusia juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional Rusia. Setelah era Soviet yang ateistik, Gereja berperan dalam memulihkan nilai-nilai tradisional dan identitas budaya yang dianggap otentik bagi Rusia. Gereja mempromosikan pandangan bahwa Ortodoksi adalah bagian integral dari jiwa dan sejarah Rusia, yang memperkuat posisi politik dan sosialnya (Stoeckl, 2016). Persekutuan antara agama, negara, dan masyarakat di Rusia adalah hubungan yang sangat kompleks dan saling terkait. Hubungan erat antara Gereja dan negara memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Gereja Ortodoks Rusia juga memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan kesehatan reproduksi, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan aborsi. Gereja telah lama menentang aborsi, dan selama beberapa tahun terakhir, mereka telah melobi untuk memperketat undang-undang aborsi di Rusia. Pada tahun 2011, Gereja Ortodoks mendukung undang-undang yang mengharuskan perempuan menjalani konseling sebelum melakukan aborsi dan memperkenalkan periode tunggu selama seminggu (Froese, 2013). Selain itu, ada upaya untuk membatasi akses aborsi di klinik swasta dan meningkatkan promosi alternatif untuk aborsi, seperti adopsi.
Dalam hal kebijakan keluarga, Gereja Ortodoks Rusia telah mendorong undang-undang yang mendukung nilai-nilai keluarga tradisional. Gereja menentang perceraian dan kohabitasi di luar pernikahan, serta mempromosikan kebijakan yang memperkuat institusi pernikahan. Gereja juga mendukung inisiatif pemerintah untuk memberikan insentif finansial kepada keluarga dengan banyak anak, sebagai cara untuk mengatasi penurunan angka kelahiran di Rusia.
Gereja Ortodoks Rusia juga berperan dalam advokasi untuk undang-undang anti-penghujatan. Pada tahun 2013, Duma Negara (parlemen Rusia) mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap perasaan religius. Undang-undang ini diperkenalkan setelah insiden kontroversial yang melibatkan grup musik punk Pussy Riot, yang melakukan protes di Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap simbol-simbol religius dan meningkatkan hukuman bagi tindakan penghujatan.
Gereja Ortodoks Rusia juga terlibat dalam kebijakan lingkungan, meskipun ini merupakan area yang kurang terdokumentasi dibandingkan bidang lainnya. Gereja telah mendukung upaya untuk melindungi lingkungan alam dan warisan budaya yang berhubungan dengan situs-situs religius. Gereja sering kali terlibat dalam kampanye lokal untuk melindungi hutan, sungai, dan situs bersejarah dari pembangunan yang tidak berkelanjutan (Payne, 2010).
Legitimasi Kekuasaan
Gereja Ortodoks Rusia telah menjadi pendukung setia Vladimir Putin, dan hubungan erat antara Putin dan Gereja telah berperan dalam memperkuat legitimasi politiknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, Putin telah secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap Gereja dan nilai-nilai Ortodoks, sering kali menghadiri acara-acara keagamaan dan bertemu dengan pemimpin Gereja.
Pada pelantikan kembali Putin sebagai presiden, dukungan Gereja Ortodoks terlihat jelas. Patriark Kirill, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, secara terbuka mendukung Putin dan memuji kebijakannya yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai Ortodoks dan kepentingan nasional Rusia. Dukungan ini memberikan Putin legitimasi tambahan di mata masyarakat yang religius, memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang sah dan didukung oleh institusi keagamaan utama di negara tersebut. Gereja Ortodoks Rusia telah secara konsisten mendukung Vladimir Putin sejak ia pertama kali menjabat sebagai presiden. Dukungan ini sering kali disampaikan melalui pernyataan publik oleh pemimpin Gereja, termasuk Patriark Kirill.
Selama kampanye pemilu, Gereja Ortodoks sering kali menyampaikan pesan-pesan yang mendukung stabilitas, patriotisme, dan moralitas yang sejalan dengan retorika politik Putin. Misalnya, dalam pemilu presiden 2018, Patriark Kirill memberikan dukungan implisit kepada Putin dengan menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan stabil untuk menjaga integritas dan moralitas bangsa Rusia. Media yang berafiliasi dengan Gereja, seperti stasiun televisi Spas, sering kali menyiarkan program-program yang mempromosikan nilai-nilai Ortodoks dan mengaitkan kepemimpinan Putin dengan pemeliharaan nilai-nilai tersebut.
Hubungan erat antara Gereja dan pemerintah juga terlihat dalam berbagai bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah Rusia, di bawah kepemimpinan Putin, telah memberikan dukungan finansial dan legal kepada Gereja, termasuk pengembalian properti yang disita selama era Soviet dan pendanaan untuk pembangunan gereja baru. Sebagai imbalannya, Gereja mendukung kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi moral kepada kepemimpinan Putin.
Penutup
Dalam perjalanan sejarahnya, Gereja Ortodoks Rusia telah melalui berbagai fase penting yang membentuk peran dan pengaruhnya di negara tersebut. Dari penetapannya sebagai agama resmi Kiev-Rus oleh Pangeran Vladimir pada tahun 988 hingga konflik internal abad ke-16 yang menggambarkan perbedaan visi dalam gereja, peran agama ini sangatlah signifikan. Pada masa sebelum Revolusi Bolshevik 1917, Gereja Ortodoks Rusia mendominasi kehidupan spiritual dan politik, namun mengalami penindasan selama era Soviet. Kebangkitan kembali gereja setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai era baru di mana Gereja Ortodoks Rusia tidak hanya memulihkan pengaruhnya tetapi juga memainkan peran penting dalam pendidikan, kebijakan sosial, dan politik nasional.
Hubungan erat antara Gereja dan negara, terutama di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, menunjukkan simbiosis di mana kedua entitas saling mendukung dan memperkuat. Gereja tidak hanya memberikan legitimasi moral bagi pemerintah, tetapi juga terlibat dalam berbagai kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai tradisional Ortodoks. Meski demikian, hubungan ini juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Melalui peran aktifnya dalam advokasi hukum, pendidikan, dan kebijakan sosial, Gereja Ortodoks Rusia terus membentuk identitas nasional dan kehidupan masyarakat di Rusia, memperkuat posisinya sebagai pilar penting dalam struktur sosial dan politik negara tersebut.
